Dugaan Ketua Bawaslu Mesuji sulit ditemui hampir 10 Hari di Kantor Brabasan Tanjung Raya terhitung sejak tgl 25 Juli hingga 1 Agustus Tahun 2024 diduga tinggalkan tugas pengawasan mengejar pundi pundi-pundi uang perjalanan dinas keliling kota di Indonesia(30/07/24)
Warsono LPKPK menerapkan Per DKPP No 2 Tahun 2017 Baru kemarin mengikuti kegiatan Rakor yang diadakan dugaan hampir 7 hari bersama panwaslu kecamatan serta staf, terlihat dari rakor di Bandar Lampung, lansung terbang rakor di jakarta kabarnya akan meneruskan perjalanan ikut lagi rakornas di Bali.
Kalau, mengacu pada regulations peraturan dan atau undang undang penyelenggaraan seharusnya ini menjadi catatan Aparat Penegak Hukum (APH) tentang efisiensi anggaran Dana Hibah Pilkada 2024.
Lanjut banyak uang anggaran seharusnya menjadi perhatian digunakan untuk fokus sosialisasi maximal, agar efektif pesta Demokrasi uraianya.
Dan diketahui semua pihak apa sebenarnya yang menjadi tugas pokok dari Bawaslu ini, lakukan pengawasan terhadap tahapan yang di lakukan KPU atau lakukan Rakor- rakor dan kegiatan ceremony saja. Padahal semua Kabupaten Melaksanakan Pilkada
Berdasarkan pengamatan kami semakin padat nya tahapan pemilu, semakin rutin Bawaslu melakukan kegiatan Ceremony sehingga tugas tugas pengawasan banyak yang terlewati ratap putra Jawa Tengah tersebut.
Dan lalu kami masyarakat berharap DPR RI, DKPP bisa menghentikan kegiatan kegiatan ceremony yang sangat tidak ada korelasinya dengan tugas-tugas pengawasan Bawaslu, anggaran yang di gelontorkan untuk Bawaslu habis untuk kegiatan Rakor semata, dan perjalanan dinas sangat memperingati tutup Warsono anak Bangsa Indonesia.
