Perintisnews.co.id Januari s/d Desember 2022, Bidang Intelijen di Kejaksaan se-Indonesia telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diantaranya pengamanan Daftar Pencarian Orang, kegiatan cegah tangkal, pengamanan pembangunan strategis (PPS), dan satgas pemberantasan mafia tanah.
Hal tersebut disampaikan kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung Dr. Ketut Sumedana kepada awak media, Minggu (1/1/23)
Adapun capaian kinerja Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dapat dijelaskan sebagai berikut:
543 posko pemilu telah terbangun di seluruh Kejaksaan melalui Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi/ Kepala Kejaksaan Negeri yang tersebar diseluruh Indonesia baik ditingkat pusat, provinsi dan kota/ kabupaten.
Telah dilaksanakan kegiatan pengamanan Daftar Pencarian Orang (DPO) periode 1 Januari 2022 s.d 28 Desember 2022 sebanyak 173 orang yang terdiri dari:
Buron dalam perkara tindak pidana korupsi: 95 orang, Buron dalam perkara non perkara tindak pidana korupsi: 78 orang.
Dari total DPO sebanyak 173 orang tersebut, 65 orang merupakan hasil pengamanan Tim Adhyaksa Monitoring Center (AMC), terang Ketut.
Sementara itu, jumlah orang yang diamankan selama masa kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin sebanyak 488 orang.
Untuk itu Jaksa Agung Muda Intelijen telah menerbitkan Surat Perintah Operasi Intelijen guna menyelesaikan sengketa batas bidang tanah antara PT Sultan Raja Baginda (bangunan hotel 25.000 m2) dan PT Titisan Pusaka Sakti (pemilik lahan kosong yang berada di tengah bangunan hotel) dengan objek tanah terletak di Pantai Double Six Kab. Badung, Bali, dengan total nilai investasi sebesar Rp 3.000.000.000.000,00
Capaian Kinerja Tim Pemberantasan Mafia Tanah Tahun 2022
Sejak dibuka Hotline Pengaduan Pemberantasan Mafia Tanah di Nomor WhatsApp 081914150227, hingga tanggal 05 Desember 2022 telah diterima 641 laporan pengaduan (lapdu).
Dari 641 lapdu tersebut, telah diteruskan penanganannya ke masing-masing Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia dan terdapat 247 lapdu telah ditindaklanjuti oleh 28 Kejaksaan Tinggi, sementara sisanya sebanyak 394 lapdu masih menunggu data dukung.
Adapun rincian tindak lanjut dari 247 lapdu tersebut yaitu:Rp57.910.223.494.996,00
Jumlah seluruh kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis sepanjang 2022 sebanyak 1.157 SP.Pengamanan Pembangunan Strategus dan 1.366 kegiatan dengan anggaran yang dilakukan pengamanan sebesar Rp370.981.542.678.693,00
Jaksa Agung menekankan agar jajaran Kejaksaan di daerah turut serta membantu pengendalian inflasi di daerah sehingga dampaknya tidak dirasakan masyarakat mengingat kondisi ekonomi global tahun 2023 yang tidak stabil.
Sebagai bentuk kepercayaan pemerintah pusat dan daerah kepada Kejaksaan RI, Jaksa Agung beberapa kali mengimbau jajarannya untuk melakukan pendampingan dan pengamanan proyek strategis nasional dan daerah secara profesional dan penuh integritas.
Tidak ada lagi main-main dengan proyek pemerintah sehingga harapan kita semua proyek tersebut dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran pungkasnya
- Diselesaikan ; Diteruskan ke Bidang Tindak Pidana Umum: 14 laporan, Diteruskan ke Bidang Tindak Pidana Khusus: 17 laporan, Diteruskan ke Kepolisian Negara RI: 12 laporan, Dihentikan dengan alasan tidak bisa terkonfirmasi: 19 laporan, Dihentikan dengan alasan tidak ditemukan kerugian negara: 16 laporan, Dihentikan dengan alasan bukan perkara Mafia Tanah: 46 laporan serta Telah dilakukan mediasi: 2 laporan.
- Masih dalam proses pengumpulan data (puldata)/pengumpulan keterangan (pulbaket): 119 laporan.
- Masih dalam proses mediasi: 2 laporan.
SP. Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) periode Januari s.d Desember 2022, yaitu:
Direktorat PPS : 119
Anggaran yang dilakukan PPS : Rp313.071.319.183.697,00
o Kejaksaan Tinggi : 1.038
Anggaran yang dilakukan PPS : Rp57.910.223.494.996,00
Jumlah seluruh kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis sepanjang 2022 sebanyak 1.157 SP.Pengamanan Pembangunan Strategus dan 1.366 kegiatan dengan anggaran yang dilakukan pengamanan sebesar Rp370.981.542.678.693,00
Jaksa Agung menekankan agar jajaran Kejaksaan di daerah turut serta membantu pengendalian inflasi di daerah sehingga dampaknya tidak dirasakan masyarakat mengingat kondisi ekonomi global tahun 2023 yang tidak stabil.
Sebagai bentuk kepercayaan pemerintah pusat dan daerah kepada Kejaksaan RI, Jaksa Agung beberapa kali mengimbau jajarannya untuk melakukan pendampingan dan pengamanan proyek strategis nasional dan daerah secara profesional dan penuh integritas.
Tidak ada lagi main-main dengan proyek pemerintah sehingga harapan kita semua proyek tersebut dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran pungkasnya.(red)
