Perintisnew.com Mesuji Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Mesuji Eko, mengimbau seluruh Pengurus Pospera Kecamatan dan elemen masyarakat seluruh wilayah di Mesuji untuk mengawal Proyek Proyek Asal Jadi
Dikatakan Eko program pembangunan yang menggunakan APBD setiap Tahun sangat Signifikan tatapi hasilnya tidak sesuai dengan anggaran yang di keluarkan, pada periode pertama Presiden Ir. H Joko Widodo hingga saat ini telah berjalan lima tahun dan seharusnya masyarakat telah merasakan manfaat pembangunan di kabupaten Mesuji.
“Kita ketahui bahwa Program Infrastruktur pada era pemerintahan Presiden Ir. H.Joko Widodo pertama hingga saat ini sudah berjalan lima tahun, saat ini sudah harus memiliki manfaat yang luar biasa terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten Mesuji dan perkembangan pembangunan di kecamatan, Sementara kita melihat dan mendengarkan langsung, masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pemborong proyek bersama dinas terkait. (4/1/2020)
Ketua Pospera itu menduga, potensi kebocoran anggaran APBD yang telah dikelola setiap kabupaten, kebanyakan berasal dari program-program fisik yang tidak tepat sasaran bahkan tidak tanggung-tanggung nominal nya miliaran tapi hasilnya tidak sesuai
Pospera menilai, selama program APBD tersebut berjalan, mayoritas Pemborong lebih sejahtera dibandingkan dengan kepentingan masyarakat dikabupaten setempat. ungkapnya
“Bukan rahasia lagi menurut kami, keterlibatan oknum penegak hukum, oknum pemerintah daerah dalam membentengi pertanggungjawaban penggunaan APBD disatu daerah, bahkan penegak hukum pun terlibat langsung dalam melaksanakan program pemborong proyek dengan dalih pihak ketiga.” Jelasnya
Lanjut eko, hasil pengamatan Pospera bahwa penegak hukum di Pusat harus segera melakukan evaluasi dibawah, sebab menurutnya kuat dugaan kebocoran pengelolaan dana APBD dikelola secara berjamaah.
“Kalau mau ikut prosedur hukum memang sulit untuk membuktikan, sebab kami menduga banyak transaksi pengamanan yang tak ada bukti. Oleh sebab itu kami Pospera mesuji akan terus berusaha meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bisa langsung melakukan pemeriksaan secara kolektif atas penggunaan dana APBD dikabupaten Mesuji” Pungkasnya (Tomi)
