Skip to content
  • Cenote
  • Spacious
  • Flash
  • Accelerate
  • Suffice
  • eStore
  • FitClub
  • Ample
  • Esteem

Perintis News.co.id

Tajam & Terpecaya

  • Home
  • Politics
  • World
  • Techonology
  • TRAVEL
  • Sports
  • ENTERTAINMENT
  • Contact Us
  • Toggle search form
  • Bupati Berharap: Pospera Bersinergi dengan Pemerintah dalam mewujudkan cita cita Mesuji MESUJI
  • Akibat  Perkosa Anak Kandung diancam 20 Tahun Penjara  NASIONAL
  • Relawan Ir. H. Joko Widodo POSPERA, Desak Kejari Menggala, Usut Tuntas Dugaan Koupsi Diskominfo Mesuji MESUJI
  • Bupati Mesuji Sidak,Minyak Goreng, Ada Pedagang Yang Jual Rp25 Ribu/liter MESUJI
  • KunKer: Wakapolda Lampung disambut Hangat Kapolres Mesuji dan Jajarannya MESUJI
  • Kapoldasu : Ada Luka di Kaki Korban, Diduga Luka Tembak NASIONAL
  • Masyarakat: Jl. Di Kabupaten Mesuji Rusak tidak ada perhatian dari pemerintah Daerah MESUJI
  • Syamsudin S.Sos.MM Diberhentikan Dari Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Mesuji MESUJI

“7 Kajian Dilakukan KPK Pada 2022, Dalam Rangka Menopang Meningkatkan Pendapatan Negara

Posted on 03/31/2022 By redaksi Tak ada komentar pada “7 Kajian Dilakukan KPK Pada 2022, Dalam Rangka Menopang Meningkatkan Pendapatan Negara
KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi
Perintisnews.co.id dilansir dari dikeluarkan 30 Maret 2022 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR-MPR RI. Dalam rapat ini, KPK menyampaikan hasil pemulihan keuangan negara atau asset recovery dari penanganan tindak pidana korupsi selama tahun 2021 yang mencapai Rp419,9 Miliar.

“Kami laporkan dalam kesempatan ini, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari asset recovery KPK. Melalui denda, uang pengganti, dan rampasan sebesar Rp238,9 Miliar, kemudian dari penetapan status penggunaan dan hibah senilai Rp177,9 Miliar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Firli menambahkan, capaian tersebut diperoleh atas upaya optimalisasi pengembalian atau pemulihan aset yang dilakukan KPK melalui 2 cara.

Pertama, lelang benda sitaan tanpa harus menunggu putusan pengadilan, penerapan pasal TPPU, serta tindak pidana korporasi. Kedua, penanganan grand corruption dengan mengoptimalkan LHA PPATK dan LHP BPK terkait dugaan korupsi.

Firli menambahkan pada 2021 KPK juga fokus pada serangkaian tugas koordinasi KPK dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya. Diantaranya dengan mendorong pemerintah daerah agar melakukan perbaikan regulasi terkait pajak daerah, pengelolaan database pajak, penagihan tunggakan pajak, dan peningkatan pengawasan pengelolaan pajak.

KPK juga mengimbau dan melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi aset daerah. Terutama terhadap penyelesaian aset-aset bermasalah serta penagihan tunggakan pajak daerah.

“Selain itu, dalam upaya penyelamatan keuangan negara, KPK juga melakukan pencegahan dan monitoring melalui kajian sistem pengelolaan administrasi guna meningkatkan efisiensi penggunaan APBN pada sektor fokus area,” ujar Firli.

Firli merinci, selama 2020 KPK melakukan 4 kajian diantaranya terkait Covid-19 kartu prakerja, Covid-19 bantuan subsidi upah, Covid-19 pengelolaan bantuan sosial, dan Covid-19 perbaikan data penerima bantuan sosial.

“Dari kajian itu, KPK memberikan saran dan masukan, sehingga terjadi penghematan dan efisiensi anggaran program Pemerintah,” kata Firli.

Sementara itu, pada 2022, KPK melakukan 7 kajian untuk penyelamatan keuangan negara, diantaranya kajian penerimaan pajak pada sektor perkebunan dan pertambangan, kajian tata kelola pengadaan di LKPP, kajian tata kelola sektor pertambangan, kajian lahan ibu kota negara (IKN), kajian holding BUMN, kajian transfer ke daerah dan dana desa, serta kajian pengadaan BUMN.

“7 kajian ini dilakukan KPK pada 2022, dalam rangka menopang dan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak,” ujar Firli.

Atas capaian kinerja KPK di bidang pemulihan aset tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan apresiasinya.

“Kita apresiasi kinerja KPK, karena tugas KPK bukan hanya menangkap sebanyak-banyaknya orang, namun menyelamatkan kerugian keuangan negara,” ujar Habiburokhman.

Namun, Habiburokhman meminta KPK terus mengawasi potensi korupsi di bidang perizinan sumber daya alam. Ia berharap KPK dapat mengusut suap yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh izin secara ilegal, hingga dipulihkan kerugian negaranya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI lainnya, I Wayan Sudirta mengapresiasi program pencegahan KPK terkait Desa Antikorupsi dan Tata Kelola Partai Politik. Sebab, anggaran dana desa jumlahnya besar setiap tahunnya. Serta, kerentanan terjadinya korupsi oleh pejabat untuk membiayai partai politik.

KPK terus berkomitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Baik melalui strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan. Sekaligus, melalui kerja bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, agar memberikan hasil kerja pemberantasan korupsi yang lebih bisa berdaya guna bagi masyarakat banyak. hal.KPK

Post Views: 220
NASIONAL

Navigasi pos

Previous Post: Kekerasan di Dalam Musolah dilakukan oleh PNS, Sudah dilaporkan Ke Polres Mesuji
Next Post: KPK Memeriksa Tiga Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Berlambang Bintang

Related Posts

  • Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Pinjol ILegal Merugikan Masyarakat NASIONAL
  • Resmi di Laporkan Ke Kejati & Polda Provinsi Lampung, Korupsi di Kabupaten Mesuji BANDAR LAMPUNG
  • Di Webinar HIPMIKIMDO, Ketua DPD RI Ungkap 5 Langkah Bantu Pengusaha UMKM Saat Pandemi JEMBER
  • Suwardi Terimakasih Kapolsek, Babinkamtibmas, Sudah Berikan Himbauan dalam Pertemuan PSHT di Kabupaten Mesuji NASIONAL
  • Relawan Ir. H Joko Widodo POSPERA :Perkumpulan Camat Di Balai Desa Sungai Cambai Tidak Bertema Jadi Pertanyan Public MESUJI
  • Penyelenggara Sudah Merancang Persiapan Pilkada Ta 2022 NASIONAL

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Presiden Republik Indonesia

PERINTIS TERKINI

Pospera Berharap, APH Proses Dugaan Mar-Up Korupsi Kotaku Mekarsari
Hotmix Provinsi Lampung di Kabupaten Mesuji di Duga Asal Jadi
“TERLALU” Aspal di Kabupaten Mesuji Lampung, Belum Seumur Jagung Sudah Rusak
Realisasi DD Tahap Dua, Pembangunan Infrastruktur Rabat Beton, Kalong Ingatkan Perangkat Desa Wira Bangun
Sepanjang Ruas Tol Transumatra Minim dengan Sistem Pencahayaan Jalan
Desa Agung Batin :Pengerjaan Pembangunan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Hampir Finishing
Proyek Siluman Marak Di Kabupaten Mesuji, Masyarakat Pertanyakan Mana Pengawas?!
Dugaan Hasil tidak Sesuai dengan Angaran biaya yang dikeluarkan di Kampung Gelombang Panjang Kasui
Diduga dikerjakan Asal Jadi, Proyek DBH Kabupaten Mesuji
Sudah Habis Puluhan Miliar, Ketua DPRD Minta Segera diperbaiki

Ir. H. Joko Widodo

  • Astagfirullah alzim, Air Sungai Cambai Berubah Warna MESUJI
  • Resmi Sulastri Menjadi Kordinator Akademi Pemilu dan Demokrasi Lumajang NASIONAL
  • Diduga Tidak Seperti Keinginan Menteri, Masyarakat Minta KPK Evaluasi Dinas PUPR Mesuji KPK
  • Desa Agung Batin Melaksanakan Pembagian BLT, di Hadiri oleh Stackholder Desa
  • Gabungan dua Desa Melaksanakan Bimtek Pemutakhiran Data SDGs desa di Kecamatan Mesuji timur Desa
  • Ada 5 Permasalahan Kebijakan Narkotika di Indonesia Yang Belum Terselesaikan NARKOTIKA
  • Relawan Ir. H. Joko Widodo POSPERA, Mengapresiasi Petugas Gabungan (TNI, POLRES, POL PP) MESUJI
  • 11 Harapan Forum Organisasi pada Bupati, Wakil Bupati Dan Ketua DPRD Kabupaten Mesuji MESUJI

NASIONAL 2022 PERINTIS NEWS

Powered by PressBook News WordPress theme